JAKARTA: Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Centro) Hadar Gumay mengaku kesal terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak secara profesional menyimpan data-data dan dokumen pemilu 2009 dari proses hingga penetapan pemenang pemilu.
Hadar Gumay pernah mengalami kesulitan mencari data terkait proses pemilu 2009. “KPU tidak profesioanal karena tidak dapat melakukan pengumpulan secara rapi surat suara yang terkumpul dari berbagai dapil. Sekarang, sangat sulit untuk menemukan hasil suara di Dapil dari DPT hingga penentuan pemenang pemilu,” terangnya di Jakarta, Rabu (15/6).
Saat ini, sulit dan kecil kemungkinan parpol untuk mengungkapkan kembali kecurangan pada pemilu 2009. Dengan demikian sangat sulit melacak kembali berapa banyak kursi haram yang dimiliki DPR saat ini. “Sekarang ini kita tidak bisa lagi tanyakan ke KPU mana hasil pemilu secara keseluruhan. Kita hanya bisa dapatkan hasil akhirnya. Seharusnya mereka simpan data hasil pemilu dan proses selama pemilu,” tegasnya.
Oleh karena itu, menurutnya, untuk mengatasi sulitnya publik mencari kembali dokumen pemilu maka UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu harus menyertakan beberapa klausul ketentuan yakni, ada kewajibabn KPU untuk mengelola dan menyimpan data hasil pemilu sampai jangka waktu tertentu. “Tidak boleh menggunakan peraturan KPU karena legitimasinya kurang dan juga sering disalahgunakan,” terangnya.
Selain itu, harus ada pasal yang menyatakan bahwa semua dokumen pemilu tersebut harus menjadi data publik dan bisa secara terbuka diakses oleh publik. “Tentukan juga berapa tahun dokumen publik tersebut baru bisa dimusnakan. Kalau hal tersebut diatur maka KPU tentu tidak sesukanya melarang publik untuk mengetahui dokumen pemilu. Dan bila ada kursi haram, bisa dengan mudah dilacak,” terangnya. (*/OL-2)
Source: media indonesia
Berita Lain:- Perusahaan Nazaruddin Juga Terlibat di Proyek Kemenakertrans
- RUU MK Memutilasi Kreasi Hukum
- Sejumlah Masjid di Bogor Gelar Shalat Gerhana
- Kepala Daerah Dilarang Layani Calo Anggaran
- Dibantah Kabar Penundaan Renegosiasi Aset Negara
+ Arsip Berita Indonesia - Payah, Administrasi KPU Amburadul.
--
Source: http://arsipberita.com/show/payah-administrasi-kpu-amburadul-247701.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 komentar:
Posting Komentar