Berita Unik Seputar Dunia: Marzuki Jangan hanya Tolak Gedung DPD

6.29.2011

Marzuki Jangan hanya Tolak Gedung DPD

6/29/2011 Diposting oleh Muhamad Rian Santoso

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

Markuzi Alie 02 Marzuki Jangan hanya Tolak Gedung DPD

Rabu, 29 Juni 2011 21:34 WIB

JAKARTA: Sekretariat Nasional FITRA mendesak Ketua DPR RI Marzuki Alie tidak hanya menolak pembangunan gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di 33 provinsi dengan biaya Rp823 miliar, tetapi juga harus menolak pembangunan gedung baru pada tahun anggaran ini di semua instansi pemerintah.

“Saya tahu, Pak Marzuki akan tetap konsisten melakukan penolakan pembangunan ini,” kata Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi dalam surat terbuka yang disampaikan kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie di Jakarta, Rabu (29/6).

Menurut Uchok, Marzuki jangan dianggap “panikan” atau emosional atau dinilai balas dendam kepada DPD, lantaran selama ini anggota DPD banyak mengeluarkan penyataan tentang penolakan pembangunan gedung DPR sebanyak 36 lantai itu.

“Lebih baik, Pak Marzuki ketika mengadakan rapat antara pimpinan DPR, DPR melakukan penolakan juga terhadap pembangunan gedung baru di semua kementerian atau lembaga,” kata Uchok.

Pada anggaran tahun 2011, menurut FITRA, pembangunan gedung baru, pemeliharaan atau pembelian tanah dalam Rencana kerja Anggaran (RKA) mencapai anggaran sebesar Rp5,2 triliun. Sebetulnya anggaran semula adalah sebesar Rp6,1 triliun, tetapi anggaran pembangunan gedung DPR sebesar Rp800 milyar, tidak jadi, maka anggaran pembangunan gedung untuk semua kementerian menjadi Rp5,2 triliun.

Anggaran sebesar Rp5,2 triliun ini diperuntukkan bagi 26 kementerian atau lembaga. Misalnya, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigarasi mempunyai alokasi pembangunan gedung baru sebesar Rp10 milyar. Padahal, banyak gedung baru di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kosong.

Selanjutnya, pembangunan gedung baru di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini lebih baik dihentikan saja lantaran masyarakat masih terluka. “Kementerian ini tidak mampu menyelamatkan dipancungnya TKW kita, Ruyati,” katanya.

Dengan dihentikan semua pembangunan gedung baru pada kementerian atau lembaga, tentu DPR yang mempunyai hak budget, akan dianggap berpihak kepada masyarakat. “Dengan telah menghentikan kebijakan anggaran pembangunan gedung baru pada semua kementerian, berarti DPR sudah berpihak kepada masyarakat miskin,” katanya. (Ant/ip/X-12)

Source: media indonesia