Berita Unik Seputar Dunia: Kemenkeu Minta Lebih Dilibatkan dalam Renegosiasi Kontrak Karya

6.22.2011

Kemenkeu Minta Lebih Dilibatkan dalam Renegosiasi Kontrak Karya

6/22/2011 Diposting oleh Muhamad Rian Santoso

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

Kemenkeu Minta Lebih Dilibatkan dalam Renegosiasi Kontrak Karya

Rabu, 22 Juni 2011 22:43 WIB

JAKARTA: Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo meminta jajaran kementerian yang dipimpinnya lebih aktif ikuti renegosiasi kontrak karya. Agus meminta agar jajaran Kemenkeu lebih terlibat dalam penandatanganan kontrak.

“Selama ini kalau ada izin usaha pertambangan, saat ditandatangani tidak pernah Kemenkeu terlibat. Padahal disitu ada unsur penerimaan negara, berupa kewajiban pajak, bea masuk, dan royalti, yang perlu jadi pertimbangan,” kata Agus, Rabu (22/6).

Agus juga menerangkan selama ini dalam setiap perjanjian jajarannya harus ikut aktif dalam renegosiasi. “Hal-hal yang seperti itu (renegosiasi) kita tidak bisa, karena tidak diajak, kita harus aktif, karena betul-betul permintaan dari presiden renegosiasi kontrak,” sebutnya.

Agus menilai saat ini sudah ada 76 kontrak karya yang dilakukan renegosiasi, karena itu, Agus mewanti-wanti jajarannya terlibat dalam kontrak karya tersebut. “Ada 76 kontrak yang direnegosiasi, begitu banyak ijin usaha direnegosiasi, dari Kemenkeu harus terlibat, kita harus aktif untuk jemput bola,” sebutnya.

Ia menerangkan, jika Kemenkeu dilibatkan maka proses renegosiasi akan lebih objektif untuk jangka waktu panjang. “Justru kalau Menkeu terlibat akan diskusikan dengan menteri dengan lingkungan perekonomian akan laksanakan proses dengan baik dan tentu dengan objektif dengan jangka panjang,” jelasnya

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan untuk melakukan evaluasi terhadap kontrak-kontrak yang dirasa kurang adil bagi Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa kemudian membentuk tim khusus untuk renegosiasi kontrak tersebut, namun tim tersebut berasal dari birokrat. Hatta menjelaskan, tim khusus tersebut merupakan tim gabungan yang terdiri dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). (FD/OL-04)