JAKARTA: Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan undang-undang harus melarang praktik politik kekerabatan atau dinasti dalam pemilihan umum presiden dan kepala daerah.
“Ketentuan ini perlu dimasukkan dalam UU tentang Pilpres dan Pilkada. Harus ada pembatasan dan pengaturan,” katanya dalam diskusi tentang politik dinasti dan KKN di Jakarta, Senin (13/6).
UU, kata Ray, seharusnya memuat larangan bagi suami, istri, anak, atau orang tua dari seseorang yang sedang menjabat sebagai presiden atau kepala daerah untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilu.
Ia mengatakan, larangan bagi keluarga untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilu jangan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak politik warga negara, namun harus dipandang sebagai upaya agar tercipta keadilan dan tidak ada nepotisme dalam pemilihan presiden atau kepala daerah.
Menurut Ray, larangan bagi keluarga tersebut dapat diberlakukan selama yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat, atau dibuat aturan waktu khusus, misalnya dapat dicalonkan setelah dua kali pemilu.
“Jangka waktunya itu kesepakatan. Ini tidak untuk melarang, tetapi mencegah digunakannya kekuasaan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Usulan ini, ujarnya, akan disampaikan ke DPR, dan ia berharap ini akan dipertimbangkan, mengingat saat ini DPR tengah membahas naskah revisi UU Pilpres. Sementara, RUU Pilkada dalam waktu dekat akan dibahas di DPR. “Masukkan dua pasal tentang larangan ini. Kita akan sampaikan ini ke Badan Legislasi,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi mengatakan sudah seharusnya dalam demokrasi diberlakukan
pembatasan-pembatasan dengan tujuan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. “Ini perlu diatur untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan,” kata Adhie yang juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut.
Ray dan Adhie berupaya untuk menggulirkan wacana ini ke publik dan membuat sebuah kesepakatan publik, untuk kemudian disampaikan pada legislatif. (Ant/OL-2)
Source: media indonesia
Berita Lain:- Erdogan Sang Pemenang Bersumpah Upayakan Kompromi Demi Reformasi Besar
- Warga Manado Berhamburan Keluar Rumah
- Gempa 6,9 SR Guncang Sulut
- Penanganan Kasus Nazaruddin Munculkan Kekhawatiran
- Pipa Gas Milik Pertamina Terbakar
+ Arsip Berita Indonesia - UU Perlu Larang Politik Kekerabatan.
--
Source: http://arsipberita.com/show/uu-perlu-larang-politik-kekerabatan-245978.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 komentar:
Posting Komentar