Berita Unik Seputar Dunia: Pejabat Sibuk di Partai, TKI tidak Terurus

6.27.2011

Pejabat Sibuk di Partai, TKI tidak Terurus

6/27/2011 Diposting oleh Muhamad Rian Santoso

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

Senin, 27 Juni 2011 01:59 WIB

20110626 085041 tki2 Pejabat Sibuk di Partai, TKI tidak Terurus

Foto : MI/Angga Yuniar/ip

JAKARTA: Wakil Ketua DPD RI Laode Ida menyatakan, tidak terurusnya TKI di luar negeri, termasuk terabaikannya berbagai masalah lainnya yang krusial oleh pemerintahan sekarang, karena banyak pejabat lebih sibuk mengurus partai.

“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya lebih tegas dalam mengendalikan para pembantunya. Karena, ketidakprofesionalan sejumlah pejabat, telah mencoreng citra baiknya di mata publik,” katanya di Jakarta, Minggu (26/6).

Akibatnya, menurut dia, banyak pembantu Presiden Yudhoyono yang lebih menonjol sebagai pejabat partai, daripada pejabat pemerintah dengan kewajiban menjalankan amanat penderitaan rakyat tanpa pilih kasih.

Tetapi semua ini, katanya, juga bersumber dari ketidakprofesionalan perekrutan personel, dengan menempatkan pejabat terkait di bidang-bidang strategis dan krusial, termasuk dalam pengelolaan ketenagakerjaan hasil sodoran partai.

“Akibatnya, banyak masalah umum bangsa ini terabaikan, karena para politikus yang dipakai dalam kabinet lebih peduli mengurus partainya dan kepentingan pragmatis pribadi serta kelompoknya,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, saatnya bagi Presiden Yudhoyono untuk lebih mengedepankan aspek profesionalitas dalam proses penempatan serta penugasan para pembantunya.

“Juga tentunya, tetap mempertimbangkan kadar ideologis serta patriotik personel tersebut, sehingga benar-benar bisa menjalankan amanat konstitusi secara signifikan, bukan hanya jadi penyambung kepentingan pemilik modal,” ujarnya.

Laode Ida berharap, ada perbaikan signifikan dalam proses menjalankan kebijakan dari pemerintahan ini, yang benar-benar lebih pro-rakyat, dan selalu berada pada setiap problem masyarakat, bukan menjaga jarak atau malah terus membela diri serta saling menyalahkan. (Ant/OL-2)