ArsipBerita.com - update next 9 |
- Aktivis: pesimistis dengan Kapolda Papua berlatar Densus 88
- Desa dan Kelurahan di Bogor Dapat Rp 50 Juta
- Aktivis: pesimis dengan Kapolda Papua berlatar Densus 88
- Renee Zellweger to make directorial debut in “4 1/2 Minutes”
- “The Words” challenges, but box office could go to devil again
- Jules Stewart to direct “The Locked House”
- Yahoo debuts trailer for Anthony Zuiker’s “Cybergeddon”
- Marvel Delays superhero DVD boxed set due to trademark claim
- Bupati Kutai Kartanegara pantau penggunaan miskat
- Atlet Aeromodeling Dicoret, Sumsel Ajukan Protes Resmi
Aktivis: pesimistis dengan Kapolda Papua berlatar Densus 88 Posted: 06 Sep 2012 07:19 PM PDT PELANGGARAN HAM PAPUA. (dari ki-ka) Koord.Kontras Papua Olga Hamadi, Koord.Eksekutif Nasional Kontras Haris Azhar, Sekjen DPP Asosiasi Mahasiswa Papua Markus Haluk serta Staf Advokasi HAM Kontras Chrisbiantoro memaparkan tuntutan pelanggaran HAM di Papua, Jakarta, Sabtu (22/1). Mereka mendesak respon pemerintah atas oditurat militer kepada terdakwa TNI atas kasus penyiksaan warga Papua di Puncak Jaya.(ANTARA/Yudhi Mahatma) …karena Papua ini bukan lahan percoban jika menempatkan pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan persoalan.” “Melihat latar belakang dia (Irjen Pol Tito Karnavian, red) mantan Kadensus 88, ini artinya kami pesimistis dengan ada pergantian Kapolda seperti ini. Karena pasti (menduga, red) cara-cara pendekatan yang akan dilakukan masih dengan kekerasan (represif, red),” kata Olga di Jayapura, Papua, Jumat. Berdasarkan pengamatan selama ini, kata Olga, kinerja Densus 88 banyak melakukan pelanggaran hak asazi manusia, misalnya dengan melakukan penyisiran, penyiksaan, tangkap paksa dan dilepas begitu saja. Dan jika inginkan perubahan (masalah keamanan, red) di Papua, pergantian Kapolda harus melihat situasi dan kondisi yang ada. “Jelas kami sangat menolak kalaupun yang diganti latar belakang dari Densus 88. Kami tahu (duga, red) cara pendekatannya, cara pendekatan kekerasan karena latar belakangnya mempengaruhi kinerja. Jadi jangan terus kemudian ada pergantian tapi tidak menyelesaikan persoalan di Papua,” katanya. Perempuan asli Port Numbay, Kota Jayapura ini mengatakan bahwa jika boleh memilih, mungkin ada figur lain yang bisa menjabat sebagai Kapolda Papua. “Kita melihat track record-nya dia (Irjen Pol Tito Karnavian, red), banyak masukan bahwa ini terlalu dipaksakan, dia harus yang jadi Kapolda Papua,” katanya. Namun perempuan muda yang juga seorang pengacara itu mengatakan bahwa kalaupun ada pergantian Kapolda Papua yang baru diharapkan yang terbaik sehingga bisa mengevaluasi kinerja jajaran Polda Papua dan menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi. “Menurut kami (KontraS, red), artinya begini kalaupun ada pergantian Kapolda, kami harapkan yang terbaik, artinya mengevaluasi yang kemarin, banyak kekerasan terhadap masyarakat sipil, masih ada penggunaan senjata untuk menyelesaikan persoalan,” katanya. “Artinya pengangkatan (pergantian Kapolda, red) ini kan ada syarat-syaratnya sendiri, karena Papua ini bukan lahan percoban jika menempatkan pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan persoalan,” tambahnya. Seperti diwartakan oleh sejumlah media, Irjen Pol Tito Karnavian mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai Kapolda Papua menggantikan pejabat lama, Irjen Pol BL Tobing yang dimutasikan ke Mabes Polri. Irjen Pol Tito Karnavian, memiliki “track record” yang cukup mumpuni, diantaranya pernah menjabat sebagai kepala Detasmen Khusus 88 Polri dan salah satu deputi di Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Alumnus Akpol 1987 itu diharapkan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang kerap terjadi di provinsi paling timur Indonesia itu. (ANT) Editor: B Kunto Wibisono COPYRIGHT © 2012 Source: AntaraNews.com – Peristiwa Berita Lain:
+ Arsip Berita Indonesia - Aktivis: pesimistis dengan Kapolda Papua berlatar Densus 88. |
Desa dan Kelurahan di Bogor Dapat Rp 50 Juta Posted: 06 Sep 2012 07:12 PM PDT CIBINONG, KOMPAS.com- Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan infrastruktur untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kepada 430 desa dan kelurahan yang ada pada 40 Kecamatan di kabupaten itu, Kamis (6/9/2012). Masing-masing desa mendapat Rp 50 juta, sehingga totalnya Rp 21,5 miliar. Dananya berasal dari APBD. Dalam siaran pers yang dikeluarkan Humas Pemkab Bogor, dana tersebut diserahkan secara simbolis kepada 12 kepala desa, dalam acara di Gedung Tegar Beriman, Cibinong. Hadir Ketua DPRD Iyus Djuher, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Roy Khaerudyn. Bupati Rachmat Yasin menyatakan, Pemkab Bogor memberikan bantuan infrastruktur ini sebagai bentuk perhatian bagi pembangunan di desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Bogor. Editor : Marcus Suprihadi Source: kompas megapolitan Berita Lain:
+ Arsip Berita Indonesia - Desa dan Kelurahan di Bogor Dapat Rp 50 Juta. |
Aktivis: pesimis dengan Kapolda Papua berlatar Densus 88 Posted: 06 Sep 2012 07:10 PM PDT PELANGGARAN HAM PAPUA. (dari ki-ka) Koord.Kontras Papua Olga Hamadi, Koord.Eksekutif Nasional Kontras Haris Azhar, Sekjen DPP Asosiasi Mahasiswa Papua Markus Haluk serta Staf Advokasi HAM Kontras Chrisbiantoro memaparkan tuntutan pelanggaran HAM di Papua, Jakarta, Sabtu (22/1). Mereka mendesak respon pemerintah atas oditurat militer kepada terdakwa TNI atas kasus penyiksaan warga Papua di Puncak Jaya.(ANTARA/Yudhi Mahatma) …karena Papua ini bukan lahan percoban jika menempatkan pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan persoalan.” “Melihat latar belakang dia (Irjen Pol Tito Karnavian, red) mantan Kadensus 88, ini artinya kami pesimis dengan ada pergantian Kapolda seperti ini. Karena pasti (menduga, red) cara-cara pendekatan yang akan dilakukan masih dengan kekerasan (represif, red),” kata Olga di Jayapura, Papua, Jumat. Berdasarkan pengamatan selama ini, kata Olga, kinerja Densus 88 banyak melakukan pelanggaran hak asazi manusia, misalnya dengan melakukan penyisiran, penyiksaan, tangkap paksa dan dilepas begitu saja. Dan jika inginkan perubahan (masalah keamanan, red) di Papua, pergantian Kapolda harus melihat situasi dan kondisi yang ada. “Jelas kami sangat menolak kalaupun yang diganti latar belakang dari Densus 88. Kami tahu (duga, red) cara pendekatannya, cara pendekatan kekerasan karena latar belakangnya mempengaruhi kinerja. Jadi jangan terus kemudian ada pergantian tapi tidak menyelesaikan persoalan di Papua,” katanya. Perempuan asli Port Numbay, Kota Jayapura ini mengatakan bahwa jika boleh memilih, mungkin ada figur lain yang bisa menjabat sebagai Kapolda Papua. “Kita melihat track record-nya dia (Irjen Pol Tito Karnavian, red), banyak masukan bahwa ini terlalu dipaksakan, dia harus yang jadi Kapolda Papua,” katanya. Namun perempuan muda yang juga seorang pengacara itu mengatakan bahwa kalaupun ada pergantian Kapolda Papua yang baru diharapkan yang terbaik sehingga bisa mengevaluasi kinerja jajaran Polda Papua dan menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi. “Menurut kami (KontraS, red), artinya begini kalaupun ada pergantian Kapolda, kami harapkan yang terbaik, artinya mengevaluasi yang kemarin, banyak kekerasan terhadap masyarakat sipil, masih ada penggunaan senjata untuk menyelesaikan persoalan,” katanya. “Artinya pengangkatan (pergantian Kapolda, red) ini kan ada syarat-syaratnya sendiri, karena Papua ini bukan lahan percoban jika menempatkan pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan persoalan,” tambahnya. Seperti diwartakan oleh sejumlah media, Irjen Pol Tito Karnavian mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai Kapolda Papua menggantikan pejabat lama, Irjen Pol BL Tobing yang dimutasikan ke Mabes Polri. Irjen Pol Tito Karnavian, memiliki “track record” yang cukup mumpuni, diantaranya pernah menjabat sebagai kepala Detasmen Khusus 88 Polri dan salah satu deputi di Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Alumnus Akpol 1987 itu diharapkan bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang kerap terjadi di provinsi paling timur Indonesia itu. (ANT) Editor: B Kunto Wibisono COPYRIGHT © 2012 Source: AntaraNews.com – Peristiwa Berita Lain:
+ Arsip Berita Indonesia - Aktivis: pesimis dengan Kapolda Papua berlatar Densus 88. |
Renee Zellweger to make directorial debut in “4 1/2 Minutes” Posted: 06 Sep 2012 07:04 PM PDT source: Yahoo Movies Berita Lain:
+ Arsip Berita Indonesia - Renee Zellweger to make directorial debut in “4 1/2 Minutes”. |
“The Words” challenges, but box office could go to devil again Posted: 06 Sep 2012 07:04 PM PDT source: Yahoo Movies Berita Lain:
+ Arsip Berita Indonesia - “The Words” challenges, but box office could go to devil again. |
Jules Stewart to direct “The Locked House” Posted: 06 Sep 2012 07:04 PM PDT source: Yahoo Movies Berita Lain:
+ Arsip Berita Indonesia - Jules Stewart to direct “The Locked House”. |
Yahoo debuts trailer for Anthony Zuiker’s “Cybergeddon” Posted: 06 Sep 2012 07:04 PM PDT source: Yahoo Movies Berita Lain:
+ Arsip Berita Indonesia - Yahoo debuts trailer for Anthony Zuiker’s “Cybergeddon”. |
Marvel Delays superhero DVD boxed set due to trademark claim Posted: 06 Sep 2012 07:04 PM PDT source: Yahoo Movies Berita Lain:
+ Arsip Berita Indonesia - Marvel Delays superhero DVD boxed set due to trademark claim. |
Bupati Kutai Kartanegara pantau penggunaan miskat Posted: 06 Sep 2012 07:01 PM PDT Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari (ANTARA/Rosa Panggabean) Siran pers Pemkab Kukar yang diterima ANTARA, Jumat, menyebutkan, Bupati Rita Widyasari langsung memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Kukar, Kamis (6/9), untuk memastikan bahwa pegawainya mengenakan pakaian adat Kutai itu, yang sudah diatur dalam surat edaran penggunaan Miskat setiap Kamis bagi PNS sejak dua tahun lalu. Dari pantauan tersebut, Rita mengaku senang karena sebagian besar pegawainya telah mengikuti aturan yang sudah diedarkan tersebut. Diakuinya ada beberapa orang terpantau belum menggunakan Miskat. Rita menegaskan bahwa pegawai yang belum mengenakan Miskat perlu perhatian khusus dari kepala instansi masing-masing. Menurut dia, jika ada masalah anggaran dalam hal pembuatan Miskat, hendaknya kepala instansi masing-masing agar membicarakan untuk mengusahakan menganggarkan pembuatan Miskat untuk masing-masing pegawai. Dikatakannya bahwa aturan penggunaan pakaian daerah itu bukan dibuat untuk membebani, tetapi sebagai keseragaman dan membuktikan kecintaan terhadap leluhur, sehingga menunjukkan Kukar berbeda dengan darah lain yaitu terlihat lebih berbudaya. (KR-ADI) Editor: Aditia Maruli COPYRIGHT © 2012 Source: AntaraNews.com – Peristiwa Berita Lain:
+ Arsip Berita Indonesia - Bupati Kutai Kartanegara pantau penggunaan miskat. |
Atlet Aeromodeling Dicoret, Sumsel Ajukan Protes Resmi Posted: 06 Sep 2012 06:58 PM PDT PEKANBARU, KOMPAS.com- Manager tim cabang areomodeling PON Riau 2012, asal Sumatra Selatan, Ade Indra Chaniago mengajukan protes resmi atas dicoretnya Nanang R Hidayat oleh Dewan Hakim pada saat-saat menjelang pertandingan. Pencoretan telah membuat Nanang yang semula ditargetkan mendapat medali emas, menjadi syok. "Kami sangat tidak dapat menerima keputusan itu karena niat dari pencoretan untuk mematikan prestasi atlet. Padahal, persoalan yang terjadi sekarang ini adalah masalah administrasi," ujar Ade kepada Kompas, Kamis (6/9/2012) malam, di Pekanbaru, setelah menempuh perjalanan dari lokasi pertandingan di Japura, Kabupaten Rengat yang berjarak sekitar 170 kilometer dari ibukota Provinsi Riau, hanya untuk menyampaikan protes resmi ke Panitia Besar PON. Ade tidak menampik, urusan kepindahan Nanang dari Provinsi Banten masih bermasalah. Hanya, pihak Banten sengaja mengulur-ulur waktu untuk proses penyelesaian dan membawa persoalan itu pada detik akhir menjelang perlombaan. Padahal, aturan KONI Nomor 73 Tahun 2010 Bab VI ayat 4c, tentang syarat keabsahan atlet, protes tertulis yang terkait status atlet, selambat-lambatnya diajukan 10 hari sebelum Pra-PON dimulai. Saat pra-PON berlangsung, tambah Ade, Nanang sudah mewakili Sumsel dan dinyatakan lolos kualifikasi. Waktu itu tidak ada protes dan keberatan tertulis dari Banten. Nanang kemudian dinyatakan sebagai peserta PON Riau dari cabang aeromodeling sesuai SK Akreditasi PB PON pada 10 Agustus 2012 lalu. Pada pertemuan teknis cabang aeromodeling tanggal 3 dan 4 September, juga tidak ada protes. Nanang sudah mengantongi surat mandat, dan persyaratan bertanding lainnya. "Saat akan bertanding, Dewan Hakim baru menyatakan Nanang tidak berhak turun. Pencoretan itu disebutkan merupakan putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia. Kami justru mempersoalkan putusan Baori, mengapa menerima protes Banten, setelah pra-PON bahkan menjelang PON. Itu kan melanggar aturan. Ini yang kami sebut, keputusan itu sebagai upaya mematikan prestasi atlet. Boleh-boleh saja Baori berniat menegakkan aturan, namun tidak dengan melanggar aturan yang lebih tinggi, Keputusan KONI," tegas Ade yang sehari-hari berprofesi sebagai dosen itu. Menurut Ade, dia hanya meminta PB PON tetap memperkenankan Nanang bertanding sampai tuntas, sampai ada keputusan hukum tetap atas status atletnya. Bila Nanang dicoret, namun ternyata keputusan Baori salah, PON Riau tentunya tidak dapat diulang. "Jangan bunuh atlet hanya karena persoalan administrasi," kata Ade. Editor : Marcus Suprihadi Source: kompas – olahraga Berita Lain:
+ Arsip Berita Indonesia - Atlet Aeromodeling Dicoret, Sumsel Ajukan Protes Resmi. |
You are subscribed to email updates from Arsip Berita Indonesia - Indonesian News Archives To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
0 komentar:
Posting Komentar