Berita Unik Seputar Dunia: Konflik Pilkada Aceh Korbankan Kepentingan Rakyat

7.22.2011

Konflik Pilkada Aceh Korbankan Kepentingan Rakyat

7/22/2011 Diposting oleh Muhamad Rian Santoso

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

demo dpra Konflik Pilkada Aceh Korbankan Kepentingan Rakyat

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Memanasnya konflik politik menjelang pemilihan umum kepala daerah antara legislatif dan eksekutif dalam Pemerintahan Aceh telah mengorbankan kepentingan rakyat. Perseteruan itu mengakibatkan dua institusi itu mengabaikan pembahasan perencanaan anggaran Aceh 2012, serta puluhan rancangan qanun yang mendesak untuk diselesaikan.

Koordinator Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh, Askhalani, Kamis (21/7/2011), mengungkapkan, APBD Aceh 2012 terancam macet. Pasalnya, hingga saat ini tahapan perencanaan anggaran seperti kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) belum kunjung dibahas oleh DPR Aceh.

"KUA dan PPAS belum kunjung diusulkan, padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 mengisyaratkan tepat waktu, yaitu periode Juni-Juli. Ini dapat dipastikan anggaran Aceh tahun 2012 akan kembali macet. Ini membawa dampak buruk bagi pengelolaan anggaran dan tata kelola pemerintahan," ujar Askhalani.

Jika terus berlarut, keterlambatan anggaran di Aceh tahun 2011 akan kembali terjadi. Dampak selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan pembangunan akan terbengkelai. "Sekarang elit politik lebih disibukkan urusan politik kekuasaan semata. Akibatnya kepentingan rakyat terabaikan," lanjut dia.

Selain persoalan anggaran, perselisihan politik itu juga telah mengabaikan pembahasan rancangan qanun atau peraturan daerah di Provinsi Aceh. Dari 31 raqanun tahun 2011 ini, baru tiga raqanun yang sudah selesai pembahasannya. Suatu kondisi yang lebih buruk dibanding tahun 2010 lalu, yaitu hanya hanya 5 raqanun dari 21 raqunan yang selesai pembahasannya.

"Molornya kembali pembahasan dan pengesahan sejumlah raqan tahun 2011 merupakan bukti nyata bahwa DPR Aceh tidak konsisten dalam proses pembangunan bagi rakyat Aceh," tandas Ketua Divisi Kebijakan Publik Gerak Aceh, Isra Safril.

Source: kompas regional

Berita Lain:

+ Arsip Berita Indonesia - Konflik Pilkada Aceh Korbankan Kepentingan Rakyat.