Pemerintah Diminta Kaji Ulang Moratorium Penerimaan PNS

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

“Rencana moratorium PNS yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus dilakukan dengan bijak agar tidak merugikan sejumlah daerah, terutama di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih membutuhkan PNS untuk melayani masyarakat,” katanya di Kupang, Minggu.

Ia menyatakan akan meminta pemerintah pusat untuk lebih bijak lagi dalam penerapan moratorium PNS karena seharusnya kebijakan itu tidak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia, tetapi perlu mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kebutuhan di daerah.

Banyak daerah di wilayah ini, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, yang baru terbentuk menjadi daerah otonomi, sehingga secara riil masih membutuhkan PNS untuk menjalankan kebijakan pemerintah.

“Kalau moratorium diberlakukan begitu saja di seluruh daerah, saya kira tidak adil dan akan sangat merugikan daerah ini,” kata Herman Heri.

Menurut dia, potensi dan kebutuhan daerah harus juga menjadi pijakan pemerintah terkait rencana moratorium PNS tersebut.

Dia memahami dasar pelaksanaan moratorium PNS yang akan diberlakukan bertujuan menekan anggaran belanja aparatur yang mungkin terlampau banyak terutama gaji PNS.

Namun demikian, kata Herman Heri, kebijakan tersebut jangan hanya dilakukan tanpa kajian yang baik, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah sehingga tidak merugikan.

“Saya setuju kalau maksud moratorium itu untuk menekan anggaran gaji PNS, tetapi harus juga dilihat kebutuhan masing-masing daerah,” kata Heraman Heri.

Anggota Komisi III itu berjanji akan melakukan komunikasi dengan anggota wakil rakyat lainnya di DPR untuk selanjutnya membicarakan persoalan yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah di NTT jika moratorium PNS diberlakukan 2011.

“Saya akan berupaya mengomunikasikan masalah ini agar NTT diberikan kebijakan khusus berkaitan dengan moratorium PNS tersebut,” kata Herman Heri.(*)

(ANT-295/B/E005)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2011

Source: AntaraNews.com – Peristiwa

Berita Lain:

• Anas Bungkam Soal Kasus Nazaruddin
• PBB Kirim Bantuan Pertama ke Wilayah Gerilyawan Somalia
• PBNU : Tidak Boleh Bawa NU dalam Berpolitik
• Densus 99 Diharapkan tidak Lakukan Sweeping
• Jangan Cuma Urusi Surat Palsu, Mafia di MK Juga Perlu Diusut

+ Arsip Berita Indonesia - Pemerintah Diminta Kaji Ulang Moratorium Penerimaan PNS.

jonathan.f 18 Jul, 2011

--
Source: http://arsipberita.com/show/pemerintah-diminta-kaji-ulang-moratorium-penerimaan-pns-269641.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com