Perjanjian itu dicapai setelah perundingan yang disponsori oleh Uni Afrika, PBB dan Liga Arab, lapor AFP.
Gerakan Pembebasan dan Keadilan adalah aliansi dari sejumlah kelompok sempalan pemberontak.
Bashir memuji “mitra-mitra dalam perjanjian perdamaian itu, Gerakan Pembebasan dan Keadilan” dan meminta mereka “mendukung pengembangan upaya, serta bergerak cepat dari bantuan ke pembangunan kembali dan kemajuan”.
Namun, ia juga mengecam “upaya-upaya yang sebaliknya berusaha memperdalam krisis dan… memiliki agenda khusus”.
Pemimpin Gerakan Pembebasan dan Keadilan Al-Tijani al-Sisi mengatakan pada acara penandatanganan itu, “Kita telah menyelesaikan apa yang kita perlukan… yang diperlukan rakyat kita di Darfur”, namun ia menambahkan bahwa pelaksanaan perjanjian di lapangan merupakan tantangan.
Kelompok-kelompok bersenjata utama di Darfur — Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM), dan kelompok-kelompok Tentara Pembebasan Sudan yang dipimpin oleh Minni Minnawi dan Abdelwahid Nur — tidak hadir dan tidak menandatangani perjanjian tersebut.
“Ini bukan perjanjian perdamaian. Ini hanya perjanjian `pekerjaan`, yang menawarkan posisi diplomatik bagi mereka yang mendatanganinya, dan tidak mengatasi permasalahan nyata di Darfur,” kata juru bicara JEM Gibril Adam kepada AFP setelah penandatanganan tersebut.
Adam mengatakan, masalah mendasar pelanggaran hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dan kekayaan, pertanggungjawaban kriminal serta pembayaran ganti rugi bagi orang yang kehilangan tempat tinggal tidak ditangani secara benar.
PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan. Pemerintah Khartoum menyebut jumlah kematian hanya 10.000.
Maju-mundur proses perdamaian antara kedua pihak berlangsung sejak 2009.
Pemberontak utama Darfur mengadakan dua babak perundingan dengan para pejabat pemerintah Khartoum di Qatar pada Februari dan Mei 2009.
Pada Februari 2009, Gerakan Keadilan dan Persamaan Hak (JEM) menandatangani sebuah perjanjian dengan pemerintah Khartoum mengenai langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang bertujuan mencapai perjanjian perdamaian resmi.
Pada Mei 2009, JEM sepakat memulai lagi perundingan dengan Khartoum yang dihentikannya setelah pengadilan internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir karena kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Darfur, Sudan barat.
Perundingan antara pemerintah Khartoum dan pemberontak Darfur untuk mengatasi konflik itu telah ditunda beberapa kali pada tahun itu.
Perundingan yang dituanrumahahi Qatar itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2009 namun pertemuan tersebut ditunda sampai 16 November 2009 karena waktunya bertepatan dengan pertemuan puncak Uni Afrika. Jadwal terakhir itu pun ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, kata penengah PBB dan Uni Afrika.
Kegagalan perundingan telah mengarah pada peningkatan kekerasan di Darfur.
Bentrokan-bentrokan di wilayah itu menewaskan 221 orang pada Juni 2010, sebagian besar akibat pertikaian antara suku-suku Arab yang bersaing, kata misi penjaga perdamaian PBB dan Uni Afrika (UNAMID).
Pada Mei 2010, hampir 600 orang tewas dalam pertempuran, menurut sebuah dokumen internal UNAMID.
(M014/K004)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011
Source: AntaraNews.com – Mancanegara
Berita Lain:- Karzai Perintahkan Selidiki Kematian Sipil Dalam Serangan NATO
- PM India Janji Buru Pelaku Pemboman Mumbai
- Mesir Pecat 600 Polisi Karena Tumpas Para Pemrotes
- Kolonel Borja Dapat Diskon Masuk Bui
- Kecelakaan Kapal Rusia Sisakan 20 Orang Hilang
+ Arsip Berita Indonesia - Sudan Tandatangani Perjanjian Perdamaian Dengan Pemberontak Darfur.
--
Source: http://arsipberita.com/show/sudan-tandatangani-perjanjian-perdamaian-dengan-pemberontak-darfur-267861.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 komentar:
Posting Komentar