Berita Unik Seputar Dunia: Anggota DPD Tolak Gubernur Dipilih DPRD

7.29.2011

Anggota DPD Tolak Gubernur Dipilih DPRD

7/29/2011 Diposting oleh Muhamad Rian Santoso

Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!

Anggota DPD Tolak Gubernur Dipilih DPRD

Jumat, 29 Juli 2011 07:21 WIB

MAMUJU: Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Provinsi Sulawesi Barat Asri Anas menyatakan tidak sepakat dengan wacana pemilihan gubernur secara tidak langsung atau dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Wacana pemilu kada tidak langsung yang digulirkan sejumlah pihak akan membuat kemunduran bagi kehidupan berdemokrasi di negara ini, sehingga kami nyatakan menolak dengan tegas,” kata Asri Anas dalam dialog publik mengenai pelaksanaan Pemilu Kada Sulbar, di Mamuju, Kamis(28/7).

Ia mengatakan, pemilu kada langsung yang saat ini digunakan dalam sistem politik di Indonesia dalam memilih kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan langkah maju bagi kehidupan demokrasi di negara ini.

“Era transisi berdemokrasi di negeri ini setelah tumbangnya rezim orde baru merupakan masa emas dan kesempatan dalam menumbuh kembangkan demokrasi, sehingga pemilu kada langsung sebagai perwujudannya harus dipertahankan,” katanya.

Menurut dia, pemilu kada langsung dengan melibatkan masyarakat sebagai penentu dalam memilih pemimpin, merupakan perwujudan demokrasi yang berkualitas, karena wujud demokrasi yang sesungguhnya adalah partisipasi politik masyarakat secara langsung dalam memilih pemimpinnya.

“Ingat, tidak ada demokrasi tanpa partisipasi langsung masyarakat,” katanya.

Menurut dia, kalau pemilu kada langsung saat ini terkadang masih dicederai oleh politik uang, hal itu bukan sebuah hambatan dalam menumbuhkan demokrasi karena politik uang itu hanyalah proses yang bisa dihilangkan.

“Maraknya money politic, kisruh pemilu kada, dan anggapan bahwa pemilu kada hanya menghamburkan anggaran itu jangan dijadikan alasan untuk menghilankan sistem pemilu kada lansung. Itu hanya sebuah proses yang bisa dilewati
dan dihilangkan,” katanya.

Menurut dia, besarnya anggaran untuk pesta demokrasi seperti pemilu kada adalah wajar karena demokrasi yang hendak dibangun memang pada dasarnya membutuhkan anggaran besar, karena hasilnya juga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menginginkan demokrasi dilaksanakan di negeri ini.

“Asalkan jangan kandidat yang bertarung mengeluarkan biaya besar, karena itu akan menimbulkan efek, yakni kandidat yang menang akan berupaya mengembalikan dananya kembali ketika menjadi pemimpin, meskipun dengan segala cara, misalnya dengan melakukan tindak pidana korupsi,” katanya. (Ant/OL-3)