7.25.2011

Fitra Sodorkan Solusi Atasi Pembengkakan Belanja Birokrasi


Thank you for using rssforward.com! This service has been made possible by all our customers. In order to provide a sustainable, best of the breed RSS to Email experience, we've chosen to keep this as a paid subscription service. If you are satisfied with your free trial, please sign-up today. Subscriptions without a plan would soon be removed. Thank you!
Senin, 25 Juli 2011 02:44 WIB

20110724 103255 fitra2 Fitra Sodorkan Solusi Atasi Pembengkakan Belanja Birokrasi

Foto : ANTARA/Puspa Perwitasari/ip

JAKARTA: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) bukan solusi tepat untuk mengurangi belanja birokrasi yang terus membengkak.

Menurut Sekjen Fitra Yuna Farhan dalam keteran tertulis, Minggu (24/7), mengatakan pemberlakuan moratorium saja tidak akan siginifikan mengurangi beban Negara. Oleh karenanya, Moratorium sebagai bagian kerangka reformasi birokrasi harus dipandang sebagai pintu masuk untuk melakukan berbagai pembenahan berbagai sistem kepegawaian yang menjadi penyebab membengkaknya belanja pegawai.

Ada solusi yang bisa ditempuh untuk mengendalikan pembengkakan belanja birokrasi yakni:

Mengkaji ulang pemberlakuan remunerasi. Pemberian remunerasi tanpa disertai punishment tidak akan efektif meningkatkan kinerja birorkasi dan mengurangi korupsi. Terbukanya kasus Gayus Tambunan dan hakim Imas, menunjukan remunerasi di Kemenkeu dan MA tidak mampu menahan laju korupsi di birokrasi.

Fitra juga menguslkan pembuktian terbalik terhadap pegawai yang memiliki harta tidak wajar. Kemudian penyusunan rasio jumlah pegawai berdasarkan variabel jumlah penduduk, kondisi geografis, kemampuan keuangan, dan fungsi.

Ditempuh pula reformulasi skema dana perimbangan yang memberikan insentif bagi daerah yang melakukan efisiensi jumlah pegawai dan disisentif bagi terjadinya pemekaran daerah baru.

Selain itu, diperlukan langkah pengaturan pemberian tunjangan pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) daerah. Satu lagi yakni pembenahan dan pembatasan pembentukan lembaga-lembaga ad hoc (seperti tim, satgas, komite, badan, dewan, komisi) dan lembaga non struktural lain. (OL-2)

Source: media indonesia

Berita Lain:

+ Arsip Berita Indonesia - Fitra Sodorkan Solusi Atasi Pembengkakan Belanja Birokrasi.


mejiku 25 Jul, 2011


--
Source: http://arsipberita.com/show/fitra-sodorkan-solusi-atasi-pembengkakan-belanja-birokrasi-274952.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com

0 komentar:

Posting Komentar

 

Berita Unik Seputar Dunia. Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com