JAKARTA: Pimpinan Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Panja RUU BPJS) DPR RI Zuber Safawi menyatakan terus berlarutnya pembahasan RUU BPJS disebabkan oleh minimnya koordinasi di tingkat pemerintah.
“Ada koordinasi yang macet di pemerintah terutama soal transformasi keempat BUMN Jamsos ke dalam BPJS,” kata Zuber dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Selasa (5/7).
Dirinya menyayangkan pemerintah kurang responsif dalam mengantisipasi masalah krusial tersebut, padahal sejak di awal pembahasan RUU BPJS, yang notabene sudah mendekati batas terakhirnya, berkali-kali masalah transformasi disinggung.
Pembahasan RUU BPJS sudah memasuki tiga kali masa persidangan di DPR, artinya bila sampai tenggat terakhir, yakni 25 Juli 2011 (diperpanjang dari semula 15 juli) tak juga selesai, sesuai aturan yang berlaku, pembahasan tersebut baru bisa diajukan kembali dalam periode DPR lima tahun mendatang.
“Jadi jangan salahkan DPR bila RUU BPJS berlarut-larut,” tegas dia.
Kondisi tersebut terindikasi setelah adanya keberatan Menteri BUMN kepada Menteri Keuangan bahwa transformasi keempat BUMN, yakni Jamsostek, Askes, Asabri, dan Taspen menjadi BPJS akan sangat sulit dilakukan. “Padahal di tingkat panja hal ini (masalah transformasi) sudah putus, bahwa secara bertahap program jamsos di empat BUMN tersebut akan melebur,” terangnya. (Atp/OL-2)
Source: media indonesia
Berita Lain:- Suryadharma Ali Hampir Dipastikan Pimpin PPP Lagi
- Putusan MK Buka Peluang Peserta Pemilu 2014 Membeludak
- Perolehan Suara SDA kian Jauh Tinggalkan Muqowam
- Perolehan Suara SDA kain Jauh Tinggaklan Muqowam
- Nazaruddin sekadar Wayang
+ Arsip Berita Indonesia - RUU BPJS Berlarut-larut, DPR Ogah Disalahkan.
--
Source: http://arsipberita.com/show/ruu-bpjs-berlarutlarut-dpr-ogah-disalahkan-261303.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com
0 komentar:
Posting Komentar